Analisis Penilaian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di Kota X
Article Sidebar
Abstract Views: 0
File Views: 0
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD di Kota X melalui pendekatan penilaian untuk menghitung relevansi, efektivitas, dan dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, dan analisis kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan perumahan didasarkan pada Peraturan Daerah dan pertimbangan beban kerja, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa temuan mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian antara besaran tunjangan dengan kondisi ekonomi daerah serta kebutuhan riil anggota dewan. Studi ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala, penyesuaian regulasi berbasis kinerja, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan manfaat tunjangan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
Adnan, A., & Nasrullah, N. (2021). Kajian Penetapan Tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 5(2), 213–234.
Arifin, Z. (2024). Tentang Manajemen, Keuangan, dan Perencanaan Keuangan.
Ariza, R. (2021). Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN), 9(2), 125–140.
Damanik, D. (2017). Analisis Taksiran Perhitungan Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematangsiantar.
Dekki, U. R., & Dody, S. (2022). KEBIJAKAN SOSIAL; Sejarah, Teori, Konsep dan Praktik. Forind.
Handayani, F. T., & Marlina, N. G. (2025). Pengaruh Sistem Merit Pay Terhadap Keadilan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah). Journal of Politic and Government Studies, 14(2), 1231–1256.
Hartoto, H., Rahkmawati, Y., Awaloedin, M., Yudawisastra, H. G., Annisa, S., Zainuddin, A., Solikin, A., Anandari, A. A., Widuri, R., Tyas, D. W., & Adriansah, A. (2025). EKONOMETRIKA. In E. Damayanti (Ed.), CV WIDINA MEDIA UTAMA. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
Mardiyanto, M. (2022). Determinan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Systematic Literature Review. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), 7(2), 31–41.
Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sadad, I., Ishar, S. I., & Yulfriwini, Y. (2020). Survey Dan Kajian Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro. Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.
Saifudin, S. (2022). Analisis Yuridis Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dprd Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020. Negara Dan Keadilan, 11(2), 182–201.
Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Brilliant.