Implementasi Kebijakan Prosedur Pemeriksaan Kepatuhan BPK dalam Mengidentifikasi Indikasi Kerugian Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prosedur pemeriksaan kepatuhan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam mengidentifikasi indikasi kerugian daerah pada organisasi perangkat daerah sektor pendidikan dan infrastruktur jalan periode 2021-2024. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif, riset ini menguji enam variabel implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta telaah dokumen sekunder Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan internal pemeriksa telah berjalan konsisten sesuai kriteria Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017. Namun demikian, efektivitas penegakan aturan di lapangan menghadapi hambatan dari variabel sumber daya berupa keterbatasan kuantitas personel berbanding masifnya nilai pagu anggaran belanja daerah sehingga kedalaman pengujian diturunkan menjadi metode uji petik (sampling). Hambatan dari variabel lingkungan eksternal berupa kelangkaan perizinan kuari material agregat aspal serta gangguan cuaca hujan ekstrem terbukti mendistorsi ketepatan mutu fisik di lapangan. Pada tahap pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi digital SIPTL, pemulihan kas daerah terhambat oleh disposisi birokrasi berupa pergeseran tanggung jawab finansial akibat adanya rotasi jabatan struktural lintas periode. Riset ini memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi penambahan formasi personel pemeriksa, percepatan jadwal lelang tender fisik berbasis iklim, serta pengetatan administrasi pelimpahan tanggung jawab finansial saat terjadi mutasi jabatan struktural.